Pemkot Bekasi Mengikuti Rakor dan Focus Group Discussion tentang Pemetaan Titik Rawan Korupsi di Sektor Pendidikan di Jawa Barat
Di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Dr Inayatullah, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Setda Kota Bekasi, bersama Plt Inspektur Kota Bekasi Nesan, Kepala Dinas Pendidikan UU Saeful M, dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi Heni Hendrawati, menghadiri Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion Pemetaan Titik Rawan Korupsi Sektor Pendidikan Wilayah Jawa Barat.
Yudhiawan Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, membuka Rakor secara langsung. Dia menyatakan bahwa rakor ini diundang oleh seluruh Sekda, Inspektur Kota, Kadis Pendidikan, dan 13 KCD Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari rakor ini adalah untuk menguatkan kembali komitmen daerah terhadap pemberantasan korupsi, dan daerah harus membuat strategi untuk memerangi korupsi, mengingat banyaknya laporan tentang penyelenggaraan PPDB Online.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa orang harus tahu bahwa KPK bukan hanya menindak, tetapi juga mendidik orang dan mencegah korupsi di dalam sistem pemerintahan. Dia berpendapat bahwa edukasi dan pencegahan harus https://www.jawalogger.com/ terus dibangun di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Diharapkan bahwa 27 daerah di Jawa Barat dapat meningkatkan penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, Yudhiawan menambahkan bahwa masyarakat Jabar tetap optimistis dan percaya bahwa sistem pelayanan pemerintah dan pemberantasan korupsi semakin baik dari waktu ke waktu.
Menurut Dr. Inayatullah, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Setda Kota Bekasi, semua pihak, termasuk Forkopimda, Legislatif, aparatur pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat, harus berpartisipasi dalam memerangi korupsi.
Lebih lanjut, Inayatullah mengatakan bahwa pemberantasan korupsi dapat dicapai melalui pendekatan pendidikan masyarakat, yang mencakup jaringan pendidikan formal dan nonformal. Diharapkan pendekatan ini dapat mempengaruhi pemikiran dan kultur setiap bagian masyarakat sehingga orang tidak mau korupsi. Yang kedua dengan menggunakan pendekatan pencegahan, yang berarti menyarankan adanya perbaikan, penguatan, dan koreksi sistem.
Selain itu, mereka sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, yang diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan PPDB di lapangan untuk mewujudkan prinsip keadilan. Sosialisasi yang masif dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tentang pilihan PPDB sistem zonasi, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan di masa depan.
...